Ada Aturannya! Pasang Polisi Tidur di Jalan Sembarangan Bisa Dipenjara

Foto istimewa

Pariwarajambi.com- Ternyata pasang polisi tidur sembarangan di jalan bisa berujung di penjara. Adanya sanksi ini, masih belum diketahui oleh masyarakat banyak. Padahal, polisi tidur kerap kita jumpai di jalan-jalan dalam Provinsi Jambi.

Seperti kita ketahui, polisi tidur bukanlah hal asing di Indonesia, begitu juga di Provinsi Jambi. Polisi tidur biasanya terbuat dari semen maupun aspal yang berbentuk gundukan setinggi 10 sampi 15 sentimeter. Bangunan polisi dibuat melintang agar pengendara mengurangi kecepatan.

Baca juga: Daftar 176 Desa di Merangin yang Gelar Pilkades 2022

Biasanya, polisi tidur banyak dijumpai di jalanan kampung maupun desa agar pengendara tak ngebut dan membahayakan warga sekitar.

Meski demikian, pemasangan polisi tidur ternyata harus sesuai aturan yang ada. Jika tidak, hukuman penjara menjadi ancamananya.

Seperti dikutip dari Suara.com, perlu izin dari Dinas Perhubungan setempat untuk membuat polisi tidur.

Baca juga: Tiga Terpidana Mati Kasus Pembunuhan SAD di Merangin Belum Dieksekusi: Ini Kata Kejati Jambi

Hal ini diketahui diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), polisi tidur termasuk dalam salah satu alat pengendali dan pengaman pengguna jalan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 6 UU LLAJ.

Pada pasal 274, disebutkan setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dapat dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000.

Baca juga: HUT Merangin 2021 Kurang Semarak

“Jadi, memang masyarakat yang ingin memasang, atau ingin membuat pembatas kecepatan memang perlu berkoordinasi dalam hal ini izin dulu terhadap Dishub,” kata Kepala Seksi Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, Sudrajat, Selasa (21/12/2021).

Selain izin, lanjut dia, pemasangan pembatas kecepatan tidak bisa dilakukan secara sembarangan seperti pengulangan polisi tidur yang memerlukan manajemen khusus.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan dan Peraturan.

Baca juga: Tekad Merangin Jaga Tradisi Juara Gubernur Cup: Terus Matangkan Persiapan Tim

“Memang ini dilema, masyarakat di satu sisi kebutuhan mencegah kendaraan untuk lebih ngebut, sementara di satu sisi juga kenyamanan. Apalagi kendaraan roda dua, terus membonceng ibu hamil, atau yang sakit itu kan terkendala juga,” lanjut Sudrajat.

Maka dari itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang membutuhkan pemasangan pembatas kecepatan, bisa berkoordinasi dengan aparat kewilayahan.

Baca juga: Berseragam Sekolah: Sejumlah Siswa SMA Kebut-kebutan di Jalur Depan DPRD Merangin

Setelah itu, pihak kewilayahan akan mengajukan permohonan ke Dishub untuk dilakukan peninjauan serta mengukur sarana teknis dan kelayakan untuk pemasangan pembatas kecepatan.

“Dulu juga ada kasus di Cisangkuy, adanya dipasang polisi tidur, namun akhirnya masyarakat bekoordinasi dgn UPT PU setempat untuk membongkar, dan kita pasang untuk pencegahan kecelakaan, dilengkapi perambuan lainnya untuk masyarakat biar lebih berhati-hati lagi,” jelasnya. (*)

Editor Riky Serampas
Sumber Suara.com