Pemkab Merangin dan DPRD Merangin Usulkan Perda Baru, Ini Daftarnya

 

Pemkab Merangin dan DPRD Merangin usulkan 31 Propemperda 2022

Pariwarajambi.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin dan DPRD Merangin Usulkan Program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022.

Usulan Propemperda ini disampaikan Pemkab Merangin dan DPRD Merangin dalam rapat paripurna penyampaian Propemperda, Rabu (01/12/2021) malam tadi.

Rapat paripurna yang dimulai pukul 22.10 WIB ini dipimpin langsung Ketua DPRD Merangin, Herman Efendi, serta didampingi Wakil Ketua I DPRD Zaidan Ismail dan Wakil Ketua II DPRD Ahmad Kausari.

Baca juga: Kejari Merangin Blender Sabu-sabu Campur Ekstasi dan Deterjen

Bupati Merangin, Mashuri juga hadir pada paripurna ini. Selain itu juga hadir pimpinan Forkopimda dan Kepala OPD di lingkup Pemkab Merangin.

Pemerintah daerah mengusulkan 20 Ranperda, yakni;

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023.

Baca juga: Hutan Adat Rantau Kermas Merangin Raih Juara Anugerah Pesona Indonesia Award 2021

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan Daerah.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan beserta prasarana dan sarana utilitas.

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan rumah susun.

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi penyedotan kakus.

8. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi Tempat khusus parkir.

9. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Baca juga: Main di Tepi Sungai Bocah 7 Tahun di Pamenang Hilang, Sang Ibu Hanya Temukan Pakaian

10. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Merangin.

11. Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana detail tata ruang perkotaan Bangko.

12. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Rumah Potong Hewan dan Unit penanganan daging.

13. Rancangan Peraturan Daerah tentang inovasi Daerah.

14. Rancangan Peraturan Daerah tentang lambang daerah kabupaten Merangin.

15. Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Merangin.

Baca juga: Pejabat Eselon II Merangin Hasil Lelang Jabatan Segera Dilantik, Ferdi: Rekomendasi KASN Sudah Turun

16. Rancangan Peraturan Daerah tentang pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merangin.

17. Rancangan Peraturan Daerah tentang induk pariwisata daerah.

18. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah.

19. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan dan unit pelaksana teknis.

20. Rancangan Peraturan Daerah tentang lembaga adat Merangin.

Selain itu DPRD Merangin juga menyampaikan Ranperda inisiatif dewan sebanyak sembilan usulan. Dalam penyampaiannya dibacakan Ketua Badan Legislasi DPRD Kab Merangin Asy'ari Elwakas.

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang lembaga adat Merangin.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Daerah.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang pajak pembuatan air bawah tanah dan air permukaan.

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia.

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan keanekaragaman hayati.

8. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Marga Serampas.

9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat