Pariwarajambi.com – Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jambi, Senin (23/2/2026), menjadi perhatian publik. Dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh, rombongan meninjau langsung pelayanan di RSUD Raden Mattaher Jambi guna memastikan kesiapan fasilitas kesehatan daerah dalam menjawab berbagai tantangan layanan publik.
Dalam peninjauan tersebut, Nihayatul menegaskan Jambi dipilih sebagai salah satu lokasi kunjungan karena dinilai memiliki sejumlah isu krusial di sektor kesehatan. Salah satunya berkaitan dengan kualitas pelayanan rumah sakit daerah yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Jambi ini menjadi tujuan kita karena kita ingin melihat isu-isu krusial di Komisi IX terkait pelayanan di rumah sakit,”;ujar Nihayatul.
Ia menekankan, pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Program pemeriksaan kesehatan gratis disebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat pendekatan preventif dan deteksi dini penyakit.
Dari hasil peninjauan lapangan, Komisi IX menemukan sejumlah kebutuhan mendesak di RSUD Raden Mattaher. Mulai dari kekurangan tenaga kesehatan hingga infrastruktur yang perlu segera ditingkatkan. Kondisi tersebut dinilai harus menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
“Kita melihat kebutuhan yang ada di rumah sakit, baik terkait tenaga kesehatan yang masih kurang maupun infrastruktur pembangunan,” ungkapnya.
Selain itu, Komisi IX juga menyoroti penurunan signifikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sektor kesehatan. Nihayatul menyebutkan, secara nasional anggaran DAK fisik turun tajam dari Rp16,8 triliun menjadi Rp1,8 triliun. Penurunan ini dikhawatirkan berdampak langsung pada pembangunan serta peningkatan fasilitas layanan kesehatan di daerah, termasuk Jambi.
“Kita masih berusaha berkomunikasi agar daerah yang terdampak tidak mengalami penurunan DAK yang signifikan,” katanya.
Tak hanya soal fasilitas dan anggaran, Komisi IX turut menyoroti angka stunting di Jambi yang mengalami kenaikan. Dari 17,1 persen pada 2024, angka tersebut meningkat menjadi 19,5 persen pada 2025. Kenaikan ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat intervensi gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta program pencegahan sejak dini.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan kolaborasi yang lebih solid, pelayanan kesehatan di Jambi diharapkan terus meningkat, baik dari sisi infrastruktur, ketersediaan tenaga medis, maupun penguatan program promotif dan preventif bagi masyarakat.(*)
