Pariwarajambi.com – Provinsi Jambi terus menunjukkan komitmennya sebagai daerah pelopor pertumbuhan ekonomi hijau, baik di tingkat nasional maupun global. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, saat menghadiri closing meeting fase pra-investasi Program BioCF ISFL (BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes) Tahun Anggaran 2022–2026.
Kegiatan yang digelar di Swiss-Belhotel Kota Jambi, Senin (04/05/2026) pagi tersebut menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan rendah emisi di daerah. Turut hadir sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, serta mitra pembangunan lainnya.
Wagub Abdullah Sani menegaskan bahwa Jambi memiliki potensi besar dalam mendukung program global pengurangan emisi. Dengan luas kawasan hutan lebih dari 2,1 juta hektar, ekosistem gambut, serta mangrove yang strategis, Jambi dinilai layak menjadi model pembangunan berkelanjutan.
“Jambi memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, namun juga menghadapi tantangan deforestasi dan perubahan iklim. Melalui BioCF ISFL, kita dorong pembangunan rendah emisi yang selaras dengan perencanaan daerah,” ujar Abdullah Sani.
Program BioCF ISFL sendiri merupakan inisiatif global untuk menekan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), sekaligus mendorong tata guna lahan yang berkelanjutan. Selama fase pra-investasi, fokus utama program ini mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan praktik ramah lingkungan di sektor kehutanan dan pertanian.
Abdullah Sani mengungkapkan, dalam periode 2021–2025, Jambi menargetkan penurunan emisi lebih dari 17 juta ton CO₂e. Bahkan, provinsi ini berkontribusi sekitar 10 persen terhadap target nasional FOLU Net Sink 2030.
“Dengan skema pembayaran berbasis kinerja atau ERPA, serta harga karbon sekitar USD 7 per ton CO₂e, potensi penerimaan Jambi bisa mencapai USD 70 juta atau sekitar Rp1 triliun,” jelasnya.
Wagub menambahkan, pembangunan rendah emisi di Jambi bukan sekadar program sektoral, melainkan telah menjadi bagian dari arah kebijakan utama daerah melalui RPJMD dan roadmap ekonomi hijau.
“Kami ingin membuktikan bahwa hutan bukan hanya aset lingkungan, tetapi juga sumber kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo menilai fase pra-investasi telah memberikan banyak pembelajaran penting. Ke depan, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam memperkuat integrasi program penurunan emisi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kolaborasi seluruh kabupaten/kota menjadi kunci. Menjaga hutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional, Jambi optimistis dapat menjadi contoh sukses implementasi ekonomi hijau berbasis kinerja di Indonesia, bahkan di tingkat global. (*)
