AKSELERASI pertumbuhan berkualitas tidak dapat dimaknai sekadar sebagai percepatan angka ekonomi tahunan. Pertumbuhan yang berkualitas harus mampu memperkuat kapasitas manusia, memperluas produktivitas ekonomi, menciptakan nilai tambah industri, serta memperkuat ketahanan fiskal daerah secara berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, agenda tersebut menjadi sangat relevan karena kedua daerah berada pada simpul strategis ekonomi pesisir timur Jambi dengan kekayaan sumber daya alam yang besar dan struktur ekonomi yang saling melengkapi.
Kawasan ini memiliki basis ekonomi pada sektor perkebunan kelapa sawit, kelapa, pinang, perikanan tangkap dan budidaya, migas, pelabuhan, perdagangan pesisir, serta jalur logistik timur Sumatera. Tanjung Jabung Barat memiliki kekuatan pada sektor perkebunan sawit, kelapa rakyat, migas, perdagangan dan pelabuhan Kuala Tungkal. Tanjung Jabung Timur memiliki potensi besar pada sektor perikanan laut, tambak, kawasan pesisir, hutan mangrove, perkebunan kelapa dan pinang, serta posisi strategis yang terhubung langsung dengan jalur perdagangan laut di pantai timur Sumatera.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 tumbuh 5,28 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,45 persen. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 61,82 triliun dengan PDRB per kapita sekitar Rp.182,03 juta. Namun, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kondisi yang relatif sama juga terlihat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana sektor-sektor berbasis sumber daya alam masih menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa kawasan pesisir timur Jambi sesungguhnya memiliki kapasitas ekonomi yang besar. Namun, tantangan pembangunan ke depan bukan lagi sekadar menciptakan pertumbuhan ekonomi, melainkan mentransformasikan pertumbuhan tersebut menjadi nilai tambah yang mampu memperkuat struktur ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam perspektif tersebut, pembangunan manusia menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari agenda transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu identik dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku utama pembangunan.
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di kedua kabupaten menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. Meski demikian, tantangan pada kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, kesehatan masyarakat pesisir dan produktivitas ekonomi masih memerlukan perhatian serius. Wilayah yang bertumpu pada perkebunan, perikanan, pelabuhan dan logistik membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan teknis, adaptasi teknologi, manajemen industri, serta kapasitas hilirisasi yang memadai.
Dalam perspektif transformasi ekonomi daerah, pembangunan SDM tidak lagi dapat dipandang sebagai agenda sosial yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fondasi utama transformasi ekonomi. Hilirisasi pada hakikatnya bukan sekadar proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang lebih bernilai, tetapi proses mentransformasikan kemampuan masyarakat dari sekadar produsen komoditas menjadi pelaku ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah. Pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya alam tidak otomatis menghasilkan kemajuan ekonomi. Tidak sedikit wilayah yang tetap terjebak dalam ekonomi primer karena kapasitas manusianya tumbuh lebih lambat dibanding kebutuhan transformasi ekonomi.
Fenomena serupa dapat terjadi di kawasan pesisir timur Jambi apabila agenda hilirisasi tidak disertai pembangunan SDM yang terencana. Industri pengolahan kelapa, sawit, pinang dan perikanan membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang jauh lebih kompleks dibanding aktivitas produksi primer. Dibutuhkan kemampuan teknis pengolahan, pengendalian mutu, manajemen rantai pasok, pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, hingga kemampuan membaca perubahan pasar yang terus bergerak.
Keberhasilan hilirisasi tidak cukup dinilai dari jumlah pabrik yang berdiri atau besarnya investasi yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat lokal mampu menjadi operator, teknisi, manajer, wirausahawan, hingga pelaku inovasi dalam ekosistem industri yang berkembang.
Dalam perspektif jangka panjang, investasi terbesar yang dapat dilakukan daerah sesungguhnya bukan hanya pada infrastruktur fisik, melainkan pada pembangunan manusia. Jalan, pelabuhan, kawasan industri dan fasilitas logistik pada akhirnya hanyalah instrumen. Kemampuan mengubah instrumen tersebut menjadi produktivitas, nilai tambah dan kesejahteraan tetap ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, hilirisasi dan pembangunan SDM tidak dapat dipisahkan. Hilirisasi tanpa peningkatan kualitas manusia berisiko hanya memindahkan bahan baku ke bentuk produk yang lebih bernilai tanpa mengubah posisi masyarakat dalam struktur ekonomi. Sebaliknya, ketika pembangunan SDM berjalan seiring dengan hilirisasi, transformasi ekonomi tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memperluas kapasitas masyarakat untuk menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri.
Di saat yang sama, reformasi tata kelola pemerintahan tetap menjadi prasyarat penting. Investasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kepastian regulasi, efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik dan efektivitas perencanaan pembangunan. Daerah yang memiliki birokrasi cepat dan adaptif akan lebih mampu menarik investasi dibanding daerah yang masih terjebak dalam pola administrasi yang lambat dan tidak efisien.
Selain SDM dan tata kelola, pengembangan infrastruktur juga menjadi faktor strategis. Infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan sistem yang menghubungkan produksi, distribusi, investasi dan mobilitas ekonomi masyarakat. Jalan produksi, pelabuhan, jaringan logistik, telekomunikasi, cold storage, kawasan pergudangan dan infrastruktur energi akan sangat menentukan daya saing kawasan pesisir timur Jambi.
Namun, infrastruktur tanpa hilirisasi hanya akan mempercepat arus keluar bahan mentah. Selama ini sebagian besar komoditas daerah masih bergerak dalam pola ekonomi primer. Sawit dijual dalam bentuk mentah, kelapa belum diolah secara optimal dan hasil perikanan masih banyak dipasarkan sebagai komoditas dasar, sementara sebagian besar nilai tambah industri dinikmati di luar daerah.
Padahal kawasan pesisir timur Jambi sejak lama dikenal sebagai salah satu sentra perkebunan kelapa rakyat di Provinsi Jambi. Potensi tersebut semestinya tidak berhenti pada aktivitas produksi primer. Kelapa memiliki rantai industri yang panjang, mulai dari kopra, minyak kelapa, santan industri, arang tempurung, cocopeat, cocofiber, hingga berbagai produk pangan dan kosmetik. Jika hilirisasi ini mampu dibangun melalui kemitraan industri dan kelembagaan ekonomi rakyat, maka nilai tambah ekonomi masyarakat dapat meningkat secara signifikan sekaligus memperkuat basis ekonomi desa.
Di sinilah peran UMKM, BUMDes dan Koperasi Merah Putih menjadi penting. Kelembagaan ekonomi rakyat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelaku usaha skala kecil, tetapi juga sebagai penghubung antara produksi masyarakat dengan akses pembiayaan, teknologi, pemasaran dan kemitraan industri. Melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat mengalir lebih luas hingga ke tingkat rumah tangga masyarakat.
Transformasi ekonomi kawasan juga memerlukan integrasi antarkawasan yang lebih kuat. Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan justru lahir dari keterhubungan fungsi ekonomi antardaerah. Di Kabupaten Brebes, misalnya, terdapat desa yang berkembang sebagai sentra peternakan bebek petelur, sementara desa lain tumbuh sebagai pusat pengolahan dan distribusi telur asin. Pembagian fungsi ekonomi tersebut membentuk rantai nilai yang saling terhubung dan menciptakan efek berganda bagi perdagangan, transportasi, industri rumah tangga, serta lapangan kerja masyarakat.
Konsep serupa sangat mungkin dikembangkan di kawasan pesisir timur Jambi. Wilayah produksi sawit rakyat dan kelapa rakyat dapat diintegrasikan dengan pusat pengolahan, kawasan perikanan, pelabuhan, logistik, serta kelembagaan ekonomi rakyat dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menopang. Dengan pola seperti itu, rantai ekonomi daerah tidak berhenti pada produksi bahan mentah, melainkan berkembang menjadi sumber nilai tambah, penciptaan lapangan kerja dan penguatan ketahanan fiskal daerah.
Karena itu, pembangunan kawasan pesisir timur Jambi ke depan memerlukan desain yang lebih terintegrasi dan berbasis potensi kawasan. Harus ada orkestrasi pembangunan yang menghubungkan desa produksi, pusat pengolahan, kawasan logistik, pelabuhan, kelembagaan ekonomi rakyat dan jaringan distribusi industri dalam satu arah kebijakan yang saling memperkuat.
Dalam jangka panjang, keberhasilan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kemampuan daerah membangun masyarakat yang lebih produktif, birokrasi yang lebih modern, struktur ekonomi yang lebih kuat, serta pembangunan yang benar-benar menghasilkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, masa depan kawasan pesisir timur Jambi tidak akan ditentukan oleh seberapa besar sumber daya alam yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan daerah mengubah sumber daya tersebut menjadi nilai tambah, produktivitas dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui peningkatan kemampuan SDM, hilirisasi dan integrasi ekonomi kawasan. Di situlah esensi pertumbuhan berkualitas menemukan maknanya yang paling nyata.**
Penulis Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP Akademisi UIN STS Jambi
