HILIRISASI dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu agenda utama pembangunan ekonomi nasional. Gagasan tersebut lahir dari kesadaran bahwa daerah-daerah penghasil sumber daya alam tidak dapat terus bergantung pada penjualan komoditas mentah yang memiliki nilai tambah rendah. Melalui hilirisasi, komoditas diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas basis usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, agenda tersebut memiliki relevansi yang sangat besar. Kedua daerah merupakan bagian penting kawasan pesisir timur Jambi yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, mulai dari kelapa sawit, kelapa rakyat, pinang, perikanan tangkap dan budidaya, hingga sektor migas dan perdagangan pesisir. Struktur ekonomi kawasan ini sejak lama ditopang oleh sektor-sektor berbasis sumber daya alam yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat (BPS Tanjung Jabung Barat)
Namun pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak ditentukan semata oleh ketersediaan bahan baku, investasi atau pembangunan kawasan industri. Tidak sedikit wilayah yang kaya sumber daya alam tetap mengalami kesulitan keluar dari ketergantungan ekonomi primer karena nilai tambah yang tercipta justru lebih banyak dinikmati di luar daerah. Dalam banyak kasus, persoalannya bukan terletak pada kekurangan komoditas, melainkan pada keterbatasan kapasitas manusia yang mampu mengelola, mengembangkan dan menguasai rantai nilai ekonomi yang lebih kompleks.
Di sinilah pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat menentukan. Hilirisasi pada hakikatnya bukan sekadar proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, tetapi juga proses mengubah kapasitas masyarakat dari produsen komoditas menjadi pelaku ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah. Tanpa transformasi SDM, hilirisasi berisiko hanya menghasilkan bangunan industri baru tanpa mengubah posisi masyarakat lokal dalam struktur ekonomi.
Pertanyaan mendasarnya bukan hanya berapa banyak pabrik yang dapat dibangun atau berapa besar investasi yang dapat masuk ke daerah. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang akan mengoperasikan industri tersebut, siapa yang akan mengelola rantai pasoknya, siapa yang akan mengembangkan inovasinya dan siapa yang pada akhirnya menikmati nilai tambah yang tercipta dari proses hilirisasi tersebut.
Data pembangunan manusia menunjukkan bahwa kedua daerah sebenarnya telah mengalami kemajuan. Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 mencapai 72,01 atau meningkat 0,57 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,68 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,32 tahun, dan Umur Harapan Hidup (UHH) mencapai 73,41 tahun. Tren tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia terus bergerak ke arah yang lebih baik. (BPS Tanjung Jabung Barat)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menunjukkan perkembangan pembangunan manusia yang positif. Meskipun demikian, karakter wilayah pesisir yang luas, sebaran penduduk yang relatif terpencar, serta dominasi aktivitas ekonomi primer masih menghadirkan tantangan tersendiri dalam peningkatan kualitas SDM. Pembangunan manusia tidak lagi cukup diukur dari peningkatan indikator pendidikan dan kesehatan semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan struktur ekonomi yang semakin kompleks. (BPS Tanjung Jabung Timur)
Dalam perspektif transformasi ekonomi daerah, pembangunan SDM tidak lagi dapat dipandang sebagai agenda sosial yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fondasi utama transformasi ekonomi. Hilirisasi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis, keterampilan pengolahan, penguasaan teknologi, kemampuan manajerial, hingga kapasitas membaca perubahan pasar. Artinya, semakin tinggi tingkat hilirisasi yang ingin dibangun, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas SDM yang harus dipersiapkan.
Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menghasilkan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Banyak wilayah kaya komoditas tetap bertahan sebagai pemasok bahan baku karena kapasitas manusianya tumbuh lebih lambat dibanding kebutuhan transformasi ekonomi. Akibatnya, bahan baku tersedia, investasi masuk, infrastruktur dibangun, tetapi sebagian besar teknologi, keterampilan, dan nilai tambah tetap terkonsentrasi di luar daerah.
Transformasi ekonomi pada dasarnya tidak berlangsung di ruang kosong. Perubahan struktur ekonomi dari sektor primer menuju sektor bernilai tambah selalu menuntut perubahan kapasitas manusia yang menggerakkannya. Di kawasan pesisir timur Jambi, tantangan tersebut menjadi semakin penting karena sebagian besar aktivitas ekonomi masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam. Ketika agenda hilirisasi mulai dikembangkan, kebutuhan terhadap keterampilan, penguasaan teknologi, kemampuan manajerial, dan kapasitas kewirausahaan akan meningkat secara signifikan.
Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa pembangunan industri tidak otomatis menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif. Dalam banyak kasus, industri mampu tumbuh, tetapi masyarakat lokal hanya berperan pada lapisan ekonomi dengan produktivitas rendah karena keterampilan yang dimiliki belum berkembang seiring kebutuhan sektor yang sedang tumbuh. Akibatnya, nilai tambah ekonomi memang tercipta di daerah, namun kemampuan untuk menguasai dan mengembangkan nilai tambah tersebut masih terbatas.
Karena itu, tantangan utama pembangunan ke depan bukan hanya menghadirkan investasi atau memperluas infrastruktur ekonomi, melainkan memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut. Transformasi ekonomi yang berkelanjutan mensyaratkan hadirnya SDM yang mampu beradaptasi dengan teknologi, memahami standar produksi yang semakin modern, mengelola usaha secara lebih profesional, serta menangkap peluang yang lahir dari berkembangnya rantai nilai industri.
Dalam perspektif jangka panjang, daya saing suatu daerah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam atau besarnya investasi yang masuk, tetapi oleh kemampuan manusianya dalam mengelola, mengembangkan, dan menciptakan nilai tambah dari sumber daya tersebut. Di situlah pembangunan manusia menjadi investasi strategis yang menentukan keberhasilan transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan
Karena itu, penguatan pendidikan vokasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Ketersediaan SMK, balai latihan kerja, program sertifikasi kompetensi, pendidikan berbasis industri, hingga pelatihan kewirausahaan harus mulai dihubungkan secara lebih konkret dengan kebutuhan sektor-sektor potensial daerah. Hilirisasi kelapa, sawit, perikanan, logistik pelabuhan, dan industri pengolahan hasil laut memerlukan kompetensi yang berbeda dari pola ekonomi primer yang selama ini mendominasi.
Dalam konteks tersebut, hubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri tidak dapat lagi berjalan sendiri-sendiri. Pendidikan yang tidak terhubung dengan kebutuhan transformasi ekonomi berisiko menghasilkan lulusan yang sulit terserap dalam sektor produktif. Sebaliknya, industri yang tumbuh tanpa dukungan SDM lokal berpotensi menciptakan ketergantungan pada tenaga kerja dari luar daerah.
Selain pendidikan formal, penguatan kelembagaan ekonomi rakyat juga memiliki posisi strategis. UMKM, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai instrumen usaha masyarakat, tetapi juga dapat menjadi ruang pembelajaran ekonomi produktif yang mempertemukan masyarakat dengan teknologi, manajemen usaha, akses pembiayaan, pemasaran dan kemitraan industri. Melalui kelembagaan ekonomi yang kuat, proses transformasi SDM dapat berlangsung lebih dekat dengan kebutuhan riil masyarakat.
Penting dipahami bahwa hilirisasi bukan sekadar memindahkan komoditas mentah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir. Hilirisasi yang sesungguhnya adalah proses memperluas kemampuan masyarakat untuk menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan nilai tambah yang lahir dari proses produksi tersebut. Di situlah perbedaan antara daerah yang hanya menjadi pemasok bahan baku dan daerah yang berhasil melakukan transformasi ekonomi.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, masa depan Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi kelapa, sawit, pinang, perikanan, atau sumber daya alam lainnya. Masa depan kedua daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan membangun manusia yang mampu mengelola potensi tersebut menjadi nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan. Sebab hilirisasi yang berhasil bukan hanya menghasilkan produk yang lebih bernilai, tetapi juga melahirkan masyarakat yang lebih produktif, lebih kompetitif, dan lebih mampu menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri (BPS Tanjung Jabung Barat).**
Penulis Oleh Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP Akademisi UIN STS Jambi
