Pariwarajambi.com – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat penyelesaian berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Al Haris saat memberikan jawaban resmi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (14/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Al Haris mengawali dengan mengapresiasi raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan Pemprov Jambi untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah bersama DPRD. Semoga menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan manajemen risiko, memperbaiki administrasi keuangan, serta memastikan seluruh perangkat daerah patuh terhadap aturan yang berlaku.
Terkait pendapatan daerah, Al Haris menjelaskan realisasi pendapatan tahun 2025 mencapai Rp4,30 triliun atau 96,99 persen dari target Rp4,44 triliun.
Menurutnya, belum tercapainya target dipengaruhi kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor, relaksasi PKB, serta belum tersalurkannya Dana Bagi Hasil Pajak sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Ia juga menjelaskan, sejak diberlakukannya skema opsen PKB dan BBNKB pada Januari 2025, bagian penerimaan kabupaten dan kota langsung masuk ke rekening daerah masing-masing. Kondisi itu membuat penerimaan Provinsi Jambi berkurang sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, Pemprov terus mencari sumber pendapatan baru melalui Pajak Alat Berat, Opsen MBLB, optimalisasi aset daerah, hingga penguatan basis data pendapatan.
Di sisi belanja daerah, Al Haris menyebut anggaran tetap difokuskan untuk kepentingan masyarakat. Realisasi belanja pendidikan mencapai 95,33 persen, kesehatan 91,72 persen, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 94,55 persen.
Ia mengklaim berbagai program PRO JAMBI memberikan dampak nyata. Angka kemiskinan Jambi pada September 2025 turun menjadi 6,89 persen, terendah sepanjang sejarah dan lebih rendah dari rata-rata nasional. Rasio gini juga membaik menjadi 0,291, sementara tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 turun menjadi 3,99 persen.
Al Haris juga menjelaskan turunnya belanja modal dari Rp993 miliar pada 2024 menjadi Rp466 miliar pada 2025 disebabkan kebijakan efisiensi APBN dan APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada berkurangnya DAK Fisik dan DAU Infrastruktur.
Meski begitu, Pemprov tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah proyek irigasi pada 2026 dan mengusulkan pembangunan infrastruktur melalui skema Inpres dengan nilai lebih dari Rp94 miliar.
Dalam sektor energi, Al Haris menyampaikan proses negosiasi Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Jabung masih berjalan antara PT JII Perseroda dan PetroChina. Sementara untuk Wilayah Kerja Lemang, Jadestone Energy telah menyatakan komitmen memberikan PI sebesar 10 persen tanpa signature bonus.
Ia juga mengungkapkan PT Jambi Indoguna Internasional kembali mencatat keuntungan pada 2025 setelah mengalami kerugian pada tahun sebelumnya. Sementara penyertaan modal Pemprov ke Bank Jambi sebesar Rp256,59 miliar telah menghasilkan dividen Rp41,69 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di bidang lain, Pemprov Jambi telah membentuk 81 Pos Terpadu Karhutla sebagai langkah antisipasi musim kemarau dan El Nino, serta melakukan Operasi Modifikasi Cuaca bersama PT WKS.
Pada sektor kesehatan, pemerintah terus memperkuat penanganan stunting, peningkatan fasilitas rumah sakit, dan pemenuhan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat. Sedangkan di bidang pertanian, produksi padi tahun 2025 meningkat 30,88 persen menjadi 367,79 ribu ton gabah kering giling.
Isu Rp1,5 Triliun Dijelaskan
Dalam sesi wawancara usai rapat paripurna, Al Haris juga meluruskan isu yang menyebut adanya uang rakyat Rp1,5 triliun yang hilang.
Menurutnya, angka tersebut bukan berarti seluruhnya merupakan dana yang harus dikembalikan sekaligus, melainkan terdiri dari berbagai komponen temuan yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.
Ia menjelaskan, sekitar Rp500 miliar lebih merupakan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya yang tercatat sejak era 1970-an. Selain itu, terdapat sekitar Rp50 miliar berupa aset daerah yang dikuasai pihak lain sehingga penyelesaiannya tidak mudah.
Pemprov Jambi, kata Al Haris, akan meminta BPK RI melakukan telaah kembali terhadap temuan-temuan lama untuk menentukan mana yang masih memungkinkan ditindaklanjuti dan mana yang sudah tidak dapat diselesaikan.
“Seluruh jawaban terhadap pandangan fraksi telah kami sampaikan secara objektif dan rinci. Pemerintah berkomitmen terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah,” tegas Al Haris.(*)
