Oleh: Jefri Bentara Pardede
Direktur Satgasus Pemenangan Al Haris–Sani
DEMOKRASI membutuhkan kritik. Bahkan kritik merupakan energi penting agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, tetapi pemerintahan yang mampu menerima kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
Namun demokrasi yang matang tidak hanya membutuhkan keberanian untuk mengkritik, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap kritik berdiri di atas fakta, data, dan kepentingan publik. Sebab tantangan terbesar dalam demokrasi modern bukan sekadar adanya kritik terhadap pemerintah, melainkan ketika opini diproduksi sedemikian rupa sehingga mampu menggeser fakta.
Ketika sebuah narasi terus diulang, disebarkan, dan dikemas seolah-olah menjadi satu-satunya kebenaran, masyarakat dapat kehilangan kemampuan membedakan antara kritik yang objektif dengan upaya membangun persepsi politik.
Fenomena seperti ini perlu menjadi perhatian bersama dalam melihat dinamika politik di Provinsi Jambi.
Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai kritik terhadap kepemimpinan Gubernur Al Haris yang dibangun melalui narasi tertentu dan terus dikembangkan dalam ruang publik oleh pihak-pihak yang sama beserta jejaring politiknya.
Kritik tentu merupakan hak setiap warga negara. Dalam demokrasi, setiap orang memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Namun masyarakat juga memiliki hak untuk bertanya: apakah kritik tersebut benar-benar menghadirkan gambaran yang utuh berdasarkan fakta, atau hanya mengambil sebagian realitas untuk membangun kesimpulan tertentu?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena sebagian pihak yang aktif membangun narasi kritik tersebut memiliki latar belakang sebagai kader politik yang sebelumnya mengambil posisi berbeda dengan arah kebijakan resmi partainya. Mereka berada pada barisan kandidat yang tidak memenangkan kontestasi politik sebelumnya, baik dalam dinamika Pilpres ketika keputusan politik partai mengarah kepada dukungan terhadap pasangan Prabowo maupun dalam Pilgub Jambi ketika partai memberikan dukungan kepada pasangan Al Haris–Abdullah Sani.
Perbedaan pilihan politik dalam demokrasi tentu merupakan hal yang biasa. Setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan sikap dan pilihan politiknya. Namun ketika perbedaan pilihan tersebut kemudian berlanjut setelah proses demokrasi selesai melalui produksi narasi kritik yang terus-menerus terhadap pihak yang memenangkan kontestasi, masyarakat tentu berhak melihatnya secara lebih luas dan kritis.
Publik tidak hanya berhak menilai isi dari kritik yang disampaikan, tetapi juga memahami konteks dan motif di balik kritik tersebut. Apakah kritik itu benar-benar lahir dari kepedulian terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, atau masih menjadi bagian dari dinamika politik yang belum selesai setelah pertarungan elektoral berakhir.
Masyarakat juga berhak bertanya apakah kritik yang terus diarahkan kepada pihak yang menang merupakan bentuk pengawasan yang konstruktif, atau justru dipengaruhi oleh kekecewaan politik dan ketidakmampuan menerima hasil pilihan rakyat. Sebab dalam demokrasi, rivalitas politik seharusnya berakhir ketika rakyat telah menentukan pilihannya. Setelah itu, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengawal pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Dalam kajian komunikasi politik dikenal konsep framing dan agenda setting. Sebuah isu dapat menjadi besar bukan hanya karena tingkat kebenarannya, tetapi juga karena seberapa sering isu tersebut diangkat dan diarahkan kepada publik. Narasi yang terus diproduksi dapat membentuk persepsi masyarakat, bahkan ketika realitas sebenarnya jauh lebih kompleks.
Di sinilah masyarakat Jambi perlu melihat perbedaan antara politik persepsi dan fakta pembangunan. Persepsi dapat dibangun melalui pengulangan, sementara pembangunan membutuhkan proses, kerja, anggaran, dan keberanian mengambil keputusan. Narasi dapat dibuat dalam hitungan menit, tetapi hasil pembangunan membutuhkan waktu dan konsistensi.
Karena itu, kepemimpinan Al Haris perlu dinilai secara objektif dan menyeluruh. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Setiap pemimpin memiliki kekurangan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun menilai sebuah pemerintahan hanya berdasarkan narasi negatif tanpa melihat keseluruhan proses pembangunan juga bukan bentuk penilaian yang adil.
Pemerintahan Al Haris bekerja dalam kondisi fiskal daerah yang memiliki berbagai keterbatasan. Dalam situasi tersebut, pemerintah harus menentukan prioritas agar setiap kebijakan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi rakyat. Peningkatan konektivitas jalan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan upaya membuka akses ekonomi masyarakat. Jalan yang lebih baik mempermudah distribusi hasil pertanian dan perkebunan, menekan biaya transportasi, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain pembangunan ekonomi, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pembangunan sosial dan karakter masyarakat melalui dukungan terhadap fasilitas keagamaan, penguatan nilai sosial, serta pembangunan sarana yang mendukung pengembangan generasi muda, termasuk fasilitas olahraga.
Namun berbagai kerja nyata tersebut sering kali kalah dalam percakapan publik karena narasi politik lebih mudah menarik perhatian dibandingkan proses pembangunan yang berjalan secara bertahap.
Karena itu, masyarakat membutuhkan keberanian intelektual untuk melakukan verifikasi. Jangan sampai demokrasi hanya menjadi ruang bagi suara yang paling keras, sementara kerja yang paling nyata justru kehilangan perhatian.
Kritik tetap diperlukan. Tetapi kritik yang berkualitas bukanlah kritik yang hanya mencari kelemahan, melainkan kritik yang mampu menunjukkan persoalan sekaligus menawarkan solusi.
Jambi membutuhkan demokrasi yang produktif. Demokrasi yang memperdebatkan gagasan, bukan sekadar membangun prasangka. Demokrasi yang menguji fakta, bukan hanya mempercayai narasi.
Pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari opini. Rakyat hidup dari hasil pembangunan yang mereka rasakan. Mereka membutuhkan jalan yang lebih baik, fasilitas publik yang bermanfaat, ruang sosial yang memperkuat kebersamaan, dan pemerintah yang terus bekerja menghadapi berbagai tantangan.
Sejarah kepemimpinan tidak akan ditentukan oleh siapa yang paling banyak membangun kegaduhan, tetapi oleh siapa yang meninggalkan manfaat. Karena itu, masyarakat Jambi perlu menilai segala sesuatu secara dewasa: membandingkan narasi dengan fakta, membandingkan janji dengan kerja nyata, dan membandingkan opini dengan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, pembangunan tidak dibangun oleh suara yang paling ramai, tetapi oleh kerja yang paling nyata.
