Pariwarajambi.com – Pemerintah Provinsi Jambi mempercepat persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027. Salah satu fokus utama saat ini adalah memastikan proses pengadaan lahan berjalan tepat waktu, transparan, dan sesuai aturan.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Jambi Al Haris saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Jalan Tol Jambi–Rengat Fase I di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (24/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang, perwakilan Islamic Development Bank (IsDB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), pemerintah kabupaten terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perangkat daerah, serta tokoh masyarakat dari wilayah yang terdampak.
Dalam arahannya, Al Haris meminta seluruh tahapan persiapan dilakukan secara matang dengan belajar dari pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang. Menurutnya, pendataan lahan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar proyek strategis nasional itu dapat berjalan sesuai target.
“Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, sehingga pembangunan yang direncanakan dimulai pada 2027 bisa berjalan sesuai rencana,” kata Al Haris.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat proses pengadaan tanah, termasuk munculnya klaim lahan yang tidak sesuai ketentuan. Karena itu, tim yang telah dibentuk diminta bekerja secara profesional, transparan, dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
Menurut Al Haris, keberadaan jalan tol akan membawa dampak besar bagi masyarakat. Selain meningkatkan konektivitas antardaerah, jalan tol juga diyakini mampu mempercepat mobilitas, mengurangi kemacetan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilalui.
Gubernur menegaskan, proses pengadaan tanah harus mengedepankan prinsip keadilan. Masyarakat yang lahannya terdampak dipastikan akan menerima kompensasi sesuai hasil penilaian independen.
“Kita ingin seluruh proses berjalan baik. Yang dilakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sehingga masyarakat juga memperoleh manfaat dari pembangunan ini,” tegasnya.
Al Haris juga meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera memetakan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan pengadaan tanah.
Selain itu, koordinasi lintas instansi diminta terus diperkuat agar seluruh proses administrasi, penyelesaian kawasan hutan, hingga perizinan dapat diselesaikan tepat waktu.
Sementara itu, Plt. Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang menjelaskan, Tol Jambi–Rengat Fase I memiliki panjang sekitar 67,45 kilometer, membentang dari Simpang Ness hingga Merlung.
Ruas tersebut akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung. Pembangunannya dibagi menjadi empat paket pekerjaan, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B. Salah satu paket akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari sebagai struktur utama.
Robert mengatakan, proyek ini melintasi tiga kabupaten, yakni Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat. Hingga kini, sekitar 9 persen proses pengadaan lahan telah diselesaikan yang mencakup sembilan desa, terdiri dari enam desa di Muaro Jambi, dua desa di Batanghari, dan satu desa di Tanjung Jabung Barat.
Ia optimistis proses pengadaan tanah dapat dirampungkan dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan selesai.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, proyek ini juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Berbagai langkah mitigasi disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, penerapan keselamatan kerja, hingga pembangunan underpass dan overpass untuk menjaga akses masyarakat.
Pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak serta membuka ruang konsultasi dan penanganan keluhan melalui koordinasi rutin dengan pemerintah desa dan warga.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Jambi menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, lembaga pendanaan internasional, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan Tol Jambi–Rengat Fase I dapat terealisasi tepat waktu dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.(*)
