Dewan Pertanyakan Pelantikan "Aneh" Pejabat Eselon II Hasil Lelang Jabatan Pemkab Merangin

Pelantikan 4 pejabat eselon II hasil lelang jabatan Pemkab Merangin

Pariwarajambi.com - Pelantikan empat pejabat eselon II Pemkab Merangin hasil lelang jabatan, Sabtu (04/12/2021) lalu menyisakan pertanyaan banyak bihak. Terutama terkait pelantikan yang tidak dilakukan serentak atau bertahap.

Wakil Ketua II DPRD Merangin Ahmad Kausari, menilai pelantikan pejabat eselon II hasil lelang jabatan aneh dan kurang pas secara etika.

Baca juga: Catat! Ini Daftar Objek Wisata di Kabupaten Merangin. Jumlahnya Lebih 100 san

"Pelantikan pejabat hasil lelang kalau di bilang aneh mungkin terlalu kasar, tetapi ya kurang pas secara etika. Mengapa harus bertahap ini yang menimbulkan spekulasi publik yang macam-macam," kata Kausari dibincangi, Senin (06/12/2021).

Hal ini ditambah dengan pernyataan Sekda Merangin, Fajarman yang mengatakan  alasan pelantikan secara bertahap dengan pertimbangan OPD berat dan ringan, ia nilai juga tidak etis.

"Mustahil alasan ada OPD berat OPD ringan, itukan tidak etis. Walaupun bupati sakit, kenapa tidak ditunggu saja sekaligus, toh beliau besok juga hadir paripurna, yang sisanya tiga bakal dilantik kenapa tidak sekaligus," ujarnya.

Baca juga: Realisasi PAD Rendah, Waka II DPRD Merangin Kausari Minta OPD Inovatif Tingkatkan Pendapatan

Terhadap kejadian ini secara tidak langsung dewan memberi Punishment yang cukup berimbas terhadap pelaksanaan seleksi terbuka (Selter) ke depan.

Begitupun dengan anggaran Selter yang diajukan oleh pihak BKPSDM juga ikut dipangkas dan rasionalisasikan oleh badan anggaran (Banggar) dewan.

"Jadi untuk lelang OPD yang kosong ke depan harus ada penjelasan soal pelantikan bertahap seperti ini lebih dahulu. Anggaran yang diajukan kita pangkas dan ada disisakan sedikit," kata politisi PAN ini.

Baca juga: Sudah Akhir 2021 Realisasi PAD Baru Mencapai 81,90 Persen

Disebut Kausari para anggota dewan belum puas dengan alasan pihak pemerintah yang melaksanakan pelantikan secara bertahap dengan alasan yang tidak logis.

"Kawan-kawan belum puas sepertinya dengan alasan ini, sebab waktu dibahas di Banggar, Sekda tidak ada hanya dijelaskan BKPSDMD saja, jawaban mereka ya normatif katanya itu kebijakan pimpinan," sebutnya.(*)

Penulis : Redaksi - Editor : Riky Serampas