Pariwarajambi.com – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan bahwa Gubernur Jambi, Al Haris, tidak terlibat dalam isu dugaan permintaan uang untuk meloloskan seseorang menjadi pegawai.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Pemerintah Provinsi Jambi yang juga Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, dalam konferensi pers di Kantor Diskominfo Provinsi Jambi, Selasa (19/5/2026).
Ariansyah menegaskan bahwa narasi yang mengaitkan Gubernur Jambi dengan praktik penerimaan pegawai melalui jalur tertentu adalah informasi bohong dan fitnah.
“Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan terkait pemberitaan atau narasi yang mengaitkan Gubernur Jambi dengan praktik penerimaan pegawai melalui jalur tertentu tidak benar, bohong, dan fitnah. Gubernur Jambi tidak memiliki keterkaitan maupun keterlibatan dalam persoalan tersebut,’ tegasnya.
Menurutnya, apabila ada pihak tertentu yang mencatut nama gubernur untuk kepentingan pribadi, termasuk menjanjikan kelulusan menjadi pegawai pemerintahan dengan imbalan uang, maka hal tersebut merupakan tindakan pribadi dan melanggar hukum.
Pemprov Jambi juga meminta media maupun pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut agar memberikan klarifikasi secara berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum yang mengaku dekat dengan pejabat pemerintah dan menawarkan kelulusan seleksi PNS, PPPK, maupun rekrutmen lainnya dengan meminta sejumlah uang.
“Kami menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak percaya dengan oknum-oknum yang mengaku dekat dengan pejabat pemerintah serta menjanjikan kelulusan atau penerimaan PNS, PPPK atau rekrutmen lainnya dengan meminta sejumlah uang,” ujar Ariansyah.
Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Pemerintah Provinsi Jambi, Sarbaini, menilai pemberitaan yang beredar tidak bertanggung jawab dan bersifat hoaks.
“Kami selaku kuasa hukum penasehat Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan bahwa pemberitaan itu sangat tidak bertanggung jawab, hoaks. Jika memang ada oknum tertentu yang memakai atau mencatut nama Pak Gubernur, itu menjadi tanggung jawab pribadi,” katanya.
Ia juga meminta agar setiap informasi atau pemberitaan yang berkembang terlebih dahulu dikonfirmasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Kepala Biro Hukum Pemprov Jambi, M. Ali Zaini, serta anggota tim advokasi lainnya, yakni Musri Nauli dan Adithiya Diar.(*)
