Wamenaker Afriansyah Noor: Ijazah Kini Tak Lagi Jadi Penentu Utama untuk Bekerja 

Pariwarajambi.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengapresiasi penyelenggaraan Bhayangkara Presisi Job Fair dan Bazar UMKM Polda Jambi yang menghadirkan lebih dari 100 perusahaan dengan menyediakan lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan bagi masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Lippo Mall Kota Jambi pada 22-24 Juni 2026 itu dibuka Selasa (22/6/2026). Acara dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kajati, Danrem, serta sejumlah kepala daerah.

Afriansyah mengatakan langkah Polda Jambi menunjukkan kepedulian Polri terhadap masyarakat, terutama dalam membantu menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi.

“Informasi dari Pak Kapolda, ada sekitar 100 perusahaan yang ikut job fair ini dengan kebutuhan tenaga kerja sekitar 1.000 orang. Ini langkah yang sangat baik dan mudah-mudahan ke depan semakin banyak perusahaan yang ikut membuka kesempatan kerja,” katanya.

Afriansyah menegaskan, tantangan dunia kerja saat ini bukan lagi sekadar soal ijazah, tetapi kemampuan dan kompetensi yang dimiliki pencari kerja.

“Ijazah tetap diperlukan, tetapi sekarang bukan lagi yang paling menentukan. Yang dibutuhkan dunia usaha adalah sertifikasi profesi dan sertifikasi kompetensi,” ujarnya.

Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memperbanyak sertifikasi kompetensi bagi masyarakat agar kebutuhan industri dan tenaga kerja benar-benar selaras.

Wamen juga menyoroti masih adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri. Bahkan, berdasarkan pengalamannya, sekitar 70 persen peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) justru merupakan lulusan SMK.

“Harusnya lulusan SMK sudah memiliki keterampilan. Faktanya, banyak yang masih harus belajar lagi di BLK. Ini menunjukkan link and match antara pendidikan dan dunia kerja masih perlu diperbaiki,” katanya.

Menurut Afriansyah, pelatihan vokasi harus disesuaikan dengan potensi daerah. Di Jambi misalnya, sektor perkebunan sawit, pertanian, hingga pariwisata harus menjadi dasar dalam menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan industri.

Wamen juga mengingatkan pentingnya membuka lapangan pekerjaan agar masyarakat tidak beralih ke aktivitas ilegal, termasuk penambangan emas tanpa izin yang masih banyak ditemukan di sejumlah daerah di Jambi.

Selain mendorong penyerapan tenaga kerja melalui job fair, Afriansyah memaparkan dua program nasional Kementerian Ketenagakerjaan pada 2026, yakni Pelatihan Vokasi Nasional yang menargetkan 70 ribu peserta dan Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta di seluruh Indonesia.

Untuk Program Magang Nasional, peserta merupakan lulusan baru D1 hingga S1 tahun 2025-2026. Mereka akan mengikuti magang selama enam bulan dengan menerima insentif sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing. Di Jambi, nilai insentif tersebut sekitar Rp3,4 juta per bulan.

Sementara peserta Pelatihan Vokasi Nasional akan mendapatkan pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi dari BNSP, serta bantuan transport harian selama mengikuti pelatihan.

Afriansyah menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus memperluas kesempatan kerja.

“Saya berharap kolaborasi ini terus diperkuat. Sebagai putra Jambi, saya ingin bersama Pak Gubernur membangun program-program ketenagakerjaan yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Jambi,” tutupnya.(*)