Pariwarajambi.com – Ketua Pansus Ranperda RT/RW Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengatakan RTRW Provinsi Jambi tidak berkaitan dengan penetapan tapal batas administrasi antara dua Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
Dia menambahkan, pembahasan Ranperda RT/RW oleh Pansus III DPRD Provinsi Jambi bersama mitra perangkat daerah dan stakeholder lainnya sangat berhati-hati. Persetujuan antara Gubernur Jambi dengan DPRD Provinsi Jambi atas Ranperda RT/RW Provinsi Jambi dilaksanakan melalui rapat paripurna setelah sebelumnya dilakukan tahapan kajian lintas sektoral (Linsek) hingga terbit persetujuan substansi atas Ranperda RT/RW Provinsi Jambi 2023-2043 dari Kementerian ATR/BPN RI pada akhir Maret 2023.
“Saat ini pemerintah provinsi Jambi masih menunggu hasil evaluasi Kemendagri atas Ranperda RT/RW tersebut. Khusus permasalahan batas daerah antara Kabupaten Tanjabar dan Tanjabtim sejak tahun 2021 hingga saat ini juga menunggu keputusan dan penetapan dari Kemendagri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.
Politisi Golkar ini menambahkan, pembahasan RTRW Provinsi Jambi telah melibatkan unsur pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi untuk memberikan masukan dan saran, tidak terkecuali perangkat daerah dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dinas PUPR Provinsi Jambi memiliki bukti keiikitsertaan pihak pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Pansus DPRD Provinsi Jambi dalam setiap pembahasan mengingatkan Dinas PUPR Provinsi Jambi selaku pengusul Ranperda untuk mengikuti seluruh tahapan penyusunan Ranperda tentang Revisi RT/RW Provinsi Jambi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai sejak tahun 2013 sampai 2023.
“Proses penyusunan RT/RW Provinsi Jambi sangat Panjang, mulai dari tahun 2013 penetapan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013, peninjauan kembali pada tahun 2018, penyusunan materi teknis revisi RT/RW tahun 2019, penyiapan persyaratan persetujuan substansi (sempat terkendala Covid-19) tahun 2020, terbit PP 21/2021, sehingga dilakukan penyusunan ulang berupa materi teknis fakta dan analisa, materi teknis rencana, dan KLHS tahun 2021, pemenuhan persyaratan persetujuan substansi tahun 2022, dan berakhir persetujuan substansi tahun 2023. Bahkan, di setiap tahapan tersebut banyak proses yang harus dikerjakan dilakukan,” terangnya.(rky)
