PENDIDIKAN Islam adalah sistem pendidikan nasional Indonesia, terutama mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam. Kebijakan pendidikan Islam tidak hanya terkait dengan pengajaran ilmu agama, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam membentuk karakter, etika, dan moral anak muda. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan Islam yang kuat, progresif, dan adaptif untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keunggulan dalam akhlak dan spiritualitas. Selama ini, pendidikan Islam telah mengalami perkembangan dalam berbagai bentuk, mulai dari pendidikan formal seperti madrasah, pendidikan nonformal seperti pesantren, sampai pendidikan yang berbasis keluarga dan masyarakat. Meskipun keberadaannya sangat signifikan dan menjangkau lapisan masyarakat terbawah, kebijakan pemerintah mengenai pendidikan Islam belum sepenuhnya menyasar aspek-aspek penting yang diperlukan untuk penguatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga itu.
Salah satu masalah utama dalam kebijakan pendidikan Islam adalah perbedaan kualitas dan akses di berbagai daerah. Banyak madrasah dan pesantren, terutama di daerah terpencil, yang masih mengalami kurangnya seperti sarana dan prasarana, terbatasnya fasilitas, serta kekurangan tenaga pengajar yang kompeten. Di kota-kota besar, pendidikan Islam mulai mengalami kemajuan pesat dengan pendekatan yang modern serta sarana yang cukup baik. Kesenjangan ini menghasilkan perbedaan dalam mutu pendidikan dan perlu segera diatasi dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah. Pemerintah harus menyusun kebijakan pendidikan Islam yang lebih inklusif, progresif, dan peka terhadap tantangan zaman.
Dapat disimpulkan bahwa salah satu jenis kebijakan yang harus diperkuat adalah peningkatan mutu tenaga pengajar. Pengajar di madrasah dan pesantren perlu menerima pelatihan secara terus-menerus agar dapat memadukan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan modern. Hal ini krusial agar siswa tidak hanya mengerti ajaran Islam secara tradisional, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan modern yang penuh tantangan.
Selain itu, penerapan digital dalam pendidikan Islam menjadi suatu keharusan yang tidak dapat kita diabaikan. Kurikulum pendidikan Islam juga harus diperbaharui agar sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang, tanpa mengesampingkan nilai-nilai utama ajaran Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan cinta damai. Sebaliknya, kebijakan pendidikan Islam perlu dapat mendukung moderasi beragama. Dalam keragaman Indonesia, pendidikan Islam perlu menanamkan sikap toleransi, cinta damai, dan menghargai perbedaan. Pemerintah serta pemangku kebijakan harus mengajak lembaga pendidikan Islam untuk menjadi tempat penyebaran nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.
Dalam konteks ini pendidikan Islam yang hanya menitikberatkan pada aspek ibadah tanpa memperhatikan dimensi sosial dan kebangsaan dapat berpotensi menghasilkan eksklusivisme dan bahkan radikalisasi.
Dalam pengambilan kebijakan, aspek kebijaksanaan menjadi unsur yang penting karena menentukan efektivitas suatu keputusan. Kebijakan yang baik tidak hanya disusun berdasarkan teori, tetapi juga melalui analisis empiris dan pertimbangan praktis. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diterapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada secara efisien. Selain itu, kebijakan harus bersifat fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Implementasi kebijakan juga memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam pelaksanaannya, kebijakan sering kali memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tujuannya dapat tercapai dengan optimal. Masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan juga harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan yang berlaku agar implementasinya lebih efektif. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan suatu kebijakan.
Dapat penulis simpulkan bahwa secara umum, kebijakan pendidikan Islam perlu fokus pada peningkatan kualitas, distribusi akses yang merata, digitalisasi dalam sistem pendidikan, serta penguatan nilai-nilai moderasi dan nasionalisme. Pendidikan Islam yang kokoh dan relevan akan menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan yang unggul dalam aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Dengan demikian, saat ini kebijakan pendidikan Islam harus berubah dari sekadar pelengkap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional. Akan tetapi, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan, seperti kurangnya fasilitas, mutu pengajar, dan akses yang belum seimbang. Pemerintah harus memastikan bahwa institusi pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan sekolah berlandaskan Islam menerima dukungan yang setara dengan sekolah umum, baik dalam hal anggaran, pelatihan guru, maupun pengembangan kurikulum. Selain itu, kebijakan juga harus memprioritaskan digitalisasi pendidikan Islam. Di zaman teknologi sekarang, penting untuk meningkatkan akses kepada pembelajaran online dan literasi digital agar institusi pendidikan Islam tidak ketinggalan. Inovasi dalam metode pengajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman akan meningkatkan daya saing lulusan pendidikan Islam di tingkat nasional maupun global. Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam harus diarahkan pada penguatan mutu, pemerataan akses, dan relevansi kurikulum dengan tantangan kontemporer.
Dengan demikian, dengan kebijakan pendidikan islam yang tepat, pendidikan Islam dapat menjadi pilar utama dalam membentuk masyarakat yang beriman, berilmu, dan beradab, serta berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa.***
Penulis oleh Zakia Mahasiswa Universitas Islam Negeri STS Jambi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam
